Oleh: Ahmad Ta’rifin

Judul:              Institutions and Organizations: (Edisi ke-4)

Penulis:           W. Richard Scott

Tahun:            2014

Penerbit:        SAGE Publications

Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa dua sekolah dengan kurikulum yang sama bisa memiliki budaya yang sangat berbeda? Atau mengapa perusahaan rintisan (startup) dan kementerian, meski sama-sama mengurus "organisasi", bertindak seolah-olah mereka berasal dari planet yang berbeda? Jawabannya tidak sederhana. Ia tersembunyi dalam apa yang oleh para ahli disebut sebagai “institusi.”

Dalam bukunya yang monumental, Institutions and Organizations: Ideas, Interests, and Identities, W. Richard Scott—sosiolog legendaris dari Stanford University—mengajak kita menyelami dunia tak kasatmata yang justru paling kuat membentuk perilaku organisasi. Buku ini bukanlah bacaan teknis kering. Ia adalah peta konseptual yang memungkinkan kita membaca realitas sosial di sekitar kita dengan kacamata baru.

Tiga Pilar: Lebih dari Sekadar Aturan

Scott memulai dengan sebuah terobosan besar. Selama puluhan tahun, kita terbiasa berpikir bahwa institusi itu identik dengan peraturan tertulis: undang-undang, kebijakan, atau struktur hierarki. Namun, Scott menunjukkan bahwa institusi berdiri di atas “tiga pilar” yang saling menguatkan.

Pilar pertama “regulatif” —inilah yang paling kita kenal: hukum, sanksi, dan mekanisme kepatuhan. Jika Anda melanggar, ada polisi atau pengadilan yang menanti.

Pilar kedua, normatif.” Ini adalah dunia nilai, harapan, dan kewajiban moral. Mengapa seorang guru rela lembur tanpa bayaran tambahan? Bukan karena takut dipecat, melainkan karena ia memegang nilai profesionalisme. Pilar normatif menjelaskan mengapa kita melakukan sesuatu karena "sudah sepantasnya" dilakukan.

Pilar ketiga adalah yang paling menarik sekaligus paling tak terlihat: “kognitif-kultural.” Ini adalah skema berpikir bersama, kerangka makna yang kita serap begitu saja dari lingkungan. Mengapa kita menganggap ijazah penting? Mengapa kita percaya bahwa rumah sakit harus berwarna putih dan tenang? Itu bukan karena hukum atau moral semata, melainkan karena budaya kita telah "mengajarkan" bahwa begitulah realitasnya. Pilar ketiga inilah yang membuat institusi terasa begitu alami, seolah-olah "tidak mungkin lain".

Scott dengan cemerlang menunjukkan bahwa organisasi yang kuat adalah organisasi yang mampu menyelaraskan ketiga pilar ini. Sebuah universitas tidak hanya punya aturan akademik (regulatif), tetapi juga nilai keilmuan (normatif) dan keyakinan bersama bahwa gelar sarjana adalah penanda kompetensi (kognitif-kultural).

Tiga Kekuatan Pendorong: Ide, Kepentingan, dan Identitas

Judul buku ini menyebut tiga kata kunci: Ideas, Interests, and Identities. Scott tidak sekadar memberi judul menarik. Ia membangun argumen bahwa dinamika organisasi selalu digerakkan oleh tiga kekuatan ini.

Pertama, ide”, yang merupakan seperangkat keyakinan dan pengetahuan yang diterima bersama. Misalnya, gagasan bahwa "manajemen berbasis data" adalah cara terbaik mengelola sekolah. Ide ini lahir, menyebar, dan akhirnya dianggap sebagai kebenaran.

Kedua, “kepentingan”,  yakni apa yang diuntungkan atau dirugikan oleh aktor-aktor di dalam organisasi. Tidak ada organisasi yang bebas konflik kepentingan. Para profesor ingin riset, rektor ingin akreditasi, mahasiswa ingin nilai bagus—semua saling tarik-menarik.

Ketiga, “identitas” adalah yang paling personal: "siapa kita?" dan "apa makna menjadi bagian dari organisasi ini?" Identitas menjelaskan mengapa alumni suatu kampus begitu fanatik, atau mengapa pegawai negeri merasa memiliki panggilan pengabdian.

Scott tidak menyederhanakan. Ia justru menunjukkan bahwa ketiganya selalu berkelindan. Sebuah kebijakan pendidikan (ide) akan gagal jika tidak mempertimbangkan siapa yang diuntungkan (kepentingan) dan bagaimana kebijakan itu mengubah rasa "kita" (identitas).

Proses Pelembagaan: Bagaimana Sesuatu Menjadi "Alami"

Salah satu konsep paling menggugah dari buku ini adalah institutionalization  proses di mana praktik-praktik sosial berubah dari sesuatu yang "aneh" menjadi "begitulah adanya". Scott memetakan proses ini dengan apik.

Ia menunjukkan bahwa pelembagaan tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia terjadi dalam apa yang disebut sebagai organizational field (kumpulan organisasi) yang saling terkait pemasok, konsumen, regulator, pesaing yang bersama-sama membangun makna. Misalnya, dunia pendidikan tinggi adalah sebuah field: ada kampus, pemerintah, BAN-PT, dosen, mahasiswa, penerbit jurnal, dan asosiasi profesi. Semua aktor ini, melalui interaksi terus-menerus, menciptakan apa yang dianggap sebagai "praktik baik".

Scott juga memperkenalkan gagasan tentang institutional logics (logika kelembagaan). Setiap field memiliki logika dominannya sendiri. Logika pasar berbeda dengan logika birokrasi, berbeda dengan logika profesional. Ketika dua logika bertabrakan misalnya ketika rumah sakit mulai dikelola seperti perusahaan terjadilah pergulatan yang menarik untuk diamati.

Mengapa Buku Ini Penting bagi Kita?

Bagi pakar dan praktisi manajemen pendidikan, buku ini bukan sekadar bacaan teoretis. Ia adalah pisau bedah untuk membedah realitas sekolah, universitas, dan sistem pendidikan kita. Pertama, buku ini mengajarkan bahwa perubahan organisasi tidak cukup hanya dengan mengubah aturan (regulatif). Kita harus menyentuh nilai (normatif) dan cara berpikir (kognitif). Kedua, Scott mengingatkan bahwa organisasi adalah arena pertarungan kepentingan dan identitas, bukan sekadar mesin pencapai tujuan. Ketiga, buku ini menawarkan optimisme: institusi bisa diubah, karena pada akhirnya ia adalah hasil konstruksi manusia.

Dengan gaya penulisan yang padat namun jelas, Buku Institutions and Organizations telah menjadi rujukan wajib bagi siapa pun yang ingin memahami mengapa organisasi berperilaku seperti yang mereka lakukan. Scott tidak memberi jawaban sederhana, ia memberi kerangka berpikir yang lebih cerdas. Dan itulah, mungkin, kontribusi terbesarnya: membuat kita melihat bahwa di balik gedung, struktur, dan kebijakan, ada dunia ide, kepentingan, dan identitas yang terus bergerak menari dalam ritme yang, jika kita mau mendengarkan, sangat manusiawi.

Kesimpulan singkatnya, buku ini adalah "panduan navigasi" bagi siapa pun yang tersesat dalam kerumitan organisasi modern. Scott berhasil menyajikan teori kelembagaan bukan sebagai menara gading, melainkan sebagai kaca pembesar untuk membaca realitas sehari-hari dari ruang kelas hingga ruang rapat dewan. Sebuah bacaan yang mencerahkan sekaligus membumi.

Transformasi manajemen pendidikan Islam, khususnya pada Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI), menjadi suatu kebutuhan mendesak di tengah dinamika kebijakan pendidikan yang terus berkembang. Kehadiran Kurikulum Merdeka membuka ruang inovasi yang lebih luas, termasuk munculnya Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) yang diintegrasikan dengan pendekatan deep learning dan nilai-nilai ekoteologi Islam. Dalam konteks ini, manajemen pendidikan tidak lagi sekadar mengelola aspek administratif, tetapi berperan sebagai pengarah perubahan nilai dan budaya pendidikan. Kurikulum sebagai jantung pendidikan harus dipahami sebagai sistem strategis yang menentukan arah pembentukan karakter dan kompetensi peserta didik secara utuh (Nurdin et al., 2015).

21 April, merupakan tanggal yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Hari tersebut dirayakan sebagai hari Kartini. Sseiring berjalannya waktu, peringatan ini kerap kali mengalami pendangkalan makna. Sosok Raden Ajeng Kartini sering direduksi menjadi sekadar ikon pakaian adat, lomba keluwesan, atau sebatas pelopor emansipasi wanita di ranah domestik dan publik. Padahal, jika kita menyelami literatur dan korespondensinya secara utuh, Kartini adalah seorang pemikir radikal pada zamannya. Bagi mahasiswa, khususnya Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (PAI), Kartini sejatinya adalah seorang pencari kebenaran spiritual (salik), seorang pendobrak kejumudan (mujaddid), dan pembela literasi agama yang inklusif.

Sekolah pada hakikatnya dipandang sebagai ruang pendidikan yang menanamkan nilai moral, profesionalitas, serta hubungan sosial yang harmonis antarwarga sekolah. Namun, sebagai sebuah organisasi kerja, lingkungan pendidikan tidak terlepas dari dinamika hubungan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik antarpribadi hingga berkembang menjadi praktik perundungan antar guru. Artikel ini bertujuan untuk memahami fenomena perundungan antar pendidik sebagai persoalan psikososial yang berdampak pada kesejahteraan guru sekaligus kualitas iklim profesional di sekolah. Kajian dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis konseptual dan penelaahan berbagai kasus yang merepresentasikan praktik perundungan di lingkungan pendidikan. Temuan menunjukkan bahwa perundungan antar guru muncul dalam bentuk pengucilan sosial, hambatan administratif, kritik yang memberi profesionalitas, intimidasi verbal maupun nonverbal, serta pemberian beban kerja yang tidak proporsional. Praktik yang berlangsung berulang-ulang ini menciptakan hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dan berdampak pada tekanan psikologis, penurunan motivasi, serta kelelahan emosional guru. Hal tersebut diperkuat oleh budaya diam di lingkungan kerja, sehingga perilaku intimidasi perlahan mengalami normalisasi. Kajian ini menegaskan perlunya upaya transformasi struktural melalui sistem pelaporan yang aman, kebijakan anti-perundungan, penguatan kecerdasan emosional guru, serta kepemimpinan sekolah yang transformasional guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan mendukung kualitas pendidikan.

Abstrak: Fenomena tragedi bunuh diri oleh seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berdasarkan penelusuran diduga disebabkan oleh masalah sederhana berupa ketidakmampuan membeli alat tulis sederhana. Peristiwa tersebut menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia mengenai fenomena kemiskinan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Peristiwa tersebut terjadi di saat negara tengah memprioritaskan anggaran kepada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya biaya pendidikan dipangkas untuk program MBG tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengamati fenomena tragedi bunuh diri tersebut dari teori bunuh diri klasik oleh Emil Durkhaim dan dari perspektif ekonomi. Temuan kajian memperlihatkan bahwa ketidaksesuaian antara desain kebutuhan riil dengan universal masyarakat ekstrim. Artikel ini juga memprioritaskan pada penawaran refleksi solustif dengan menggunakan kebijakan yang terintegrasi, sensitive, lebih adil serta kemiskinan multidimensi. Dengan adanaya artikel ini, diharapkan fenomena bunuh diri ini menjadi sebuah evalusi bagi sistem perlindungan sosial dan pendidikan yang kedepannya lebih manusiawi.

Mengawali tahun 2026, kita sebagai masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita seorang siswa SD kelas IV di Kabupaten Ngada, NTT yang mengakhiri hidupnya dengan dugaan ketidakmampuan membeli pena dan keperluan sekolah. Laporan dari berbagai medi menjelaskan bahwa anak tersebut meminta uang kurang dari 10.000 rupiah kepada orang tuanya. Akan tetapi, kondisi ekonomi keluarga yang minim, membuat permintaan kecil itu tidak terpenuhi (WD, 2026).  Tragedi ini langsung menuai reaksi luas, salah satunya reaksi dari anggota DPR RI yang menyebutkan peristiwa tersebut sebgai bahan peringatan keras bagi negara Indonesia.

Dari berbagai provinsi di Indonesia, NTT sendiri adalah sebuah provinsi yang termasuk dengan kategori angka kemiskinan yang relative tinggi di Indonesia. Adapun data dari Badan Pusat Statistik, BPS menyebutkan bahwa wilayah NTT ini secara konsisten termasuk kedalam rata-rata nasional keatas dalam angka kemiskinan (Timur, 2025). Dari pernyataan tersebut, kebutuhan pendidikan sederhana seperti alat tulis bukan hal yang sepele, akan tetapi merupakan bagian dari perjuangan ekonomi sehari-hari keluarga.

Peristiwa bunuh diri tersebut, ironisnya terjadi ketika pemerintah sedang gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai prioritas nasional. Adanya Program MBG tersebut ditujukan untuk merekonstruksi status gizi anak-anak sekolah agar mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang tinggi. Dilihat dari sudut pandang normative, kebijakan ini adalah sebuah langkah awal, akan tetapi trategi yang terjadi di provin NTT tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah kebijakan tersebut dapat menjawab semua kebutuhan paling mendasar dari anak-anak yang lahir di keluarga miskin ekstrim?

Dilihat dari segi ekonomi publik, tragedi di NTT ini menjelaaskan bahwa permasalahan muncul berasal dari desain dan alokasi kebijakan. Teori dari ekonomi sektor public mencetuskan mengenai dua prinsip utama untuk penyortiran anggaran negara yaitu keadilan dan efisiensi (Stiglitz & Rosengard, 2015). Efisiensi merupakan sebuahkebijakan yang memberikan dampak maksimum. Sedangkan keadilan merupakan sumber daya yang diutamakan bagi eklompok-kelompok yang rentan. Program MBG yang sifatnya umum serta menyasar ke seluruh siswa tanpa adanya pembeda latar belakang ekonomi. Dari adanya pendekatan universal memang mempunyai kelebihan, salah satunya yaitu mengurangi stigma serta menyederhanakan terkait administrasi. Akan tetapi, pada konteks keterbatasan anggaran, kebijakan MBG tersebut dapat mengurangi ruang fiskan untuk pengamatan yang lebih afirmatif dan spesifik kepada kelompok miskin esktrem.

Pada kasus bunuh diri di NTT ini menjelaskan bahwa kebutuhan dari anak yang lahir dari keluarga miskin ekstrem tidak akan berhenti pada aspek gizi saja. Dalam hal ini, kemiskina bersifat multidimensional. Menurut dari pemaparan Alkire dan Foster (2011) mengemukakan bahwa kemiskinan tidak hanya terpaku pada soal pendapatan, akan tetapi juga terdiri dari deprivasi untuk kesehatan, standar hidup layak dan pendidikan. Ketika seorang Anak tidak ammpu mempunyai alat tulis, maka ia akan mengalami yang deprivasi pendidikan yang nyata, walaupun dari segi formal terdaftar sebagai siswa di sekolah dasar. Pada kerangka ini, terjadi beberapa kemungkinan dari Policy Mismatch yaitu ketidaksesuaian antara kebutuhan lapangan dengan desain kebijakan. Entah dari segi makanan, mungkin negara telah berhasil menjalankan program MBG, akan tetapi dari segi penjaminan ketersediaan perlengkapan belajar dasar bagi siswa yang paling membutuhkan negara belum menyukupi hal tersebut.

Mengapa Peristiwa Ini Terjadi?

Trategi yang menyelimuti Provinsi NTT ini diketahui sebagai sebuah tindakan individual semata. Adapun 3 faktor utama yang saling terkait, di antaranya yaitu:

Pertama yaitu adanya kemiskinan esktrem pada keluarga. Dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pengeluaran biaya pendidikan yang seringkali menjadi sebuah beban tambahan yang jarang terpenuhi. Pada konteks ini, bahkan hal yang dianggap sepele seperti buku tulis dan pena dapat menjadi masalah tekanan yang cukup besar.

Kedua, minimnya adanya sistem deteksi dini serta minim tindakan perlidungan sosial dengan pendekeatan di sekolah. Sekolah yang merupakan tempat yang aman serta mampu mengidentifikasi siswa pada kondisi rentan akan diberikan tindakan yang cepat. Ketidakadaan mekanisme tersebut menunjukkan betapa lemahnya antara integrasi kebijakan pendidikan dengan integrasi kebijakan perlindungan sosial.                  

Ketiga, adanya penekanan psikososial pada anak. Anak-anak rentang usia sekolah dasar sedang di fase perkembangan emosional yang cukup sensitive. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan sekolah tersebut akan dapat menyebabkan rasa rendah diri, terasingkan dari teman serta menyebabkan rasa malu.

Teori Bunuh Diri

Salah satu teori milik Emile Durkheim dengan karya Suicide (1897) memberikan dasar yang utama. Durkheim mengamati  tindakan bunuh diri merupakan sebuah fakta sosial yang dipengaruhi oleh tingkat regulasi sosial dan integrasi sosial di masyarakat. Salah satu tipe yang berkaitan dengan hal ini adalah anomic suicide, yaitu bunuh diri yang dilakukan individu ketika terjadi disorientasi yang bermula dari ketidaktepatan realitas hidup dengan harapan sosial. Pada konteks siswa yang bunuh diri di NTT, terdapat ekspetasi sosial mengenai setiap anak yang diharuskan mampu untuk mengikuti proses kegiatan belajar mengaja di NTT. Terdapat ekspetasi sosial berupa setiap anak harus mampu dalam mengikuti kegiatan proses belajar seperti umumnya yaitu mengerjakan tugas, menulis serta membawa buku. ketika dihadapkan dengan realita ekonomi, membuat anak tersebut tidak mampu memenuhi kriteria ekspetasi tersebut, sehingga terciptanya tekanan psikologi yang berat dalam dirinya. Durkheim juga mengemukakan bahwa peristiwa bunuh diri bukan sekadar masalah psikologis individu akan tetapi terdapat reflex dari struktur sosial yang gagal memberikan motivasi serta regulasi yang memadai. Pada kasus ini, struktur sosial serta kebiakan publik belum sepenuhnya melindungi anak dari beban tekanan batin akibat adnaya kemiskinan ekstrem.

Refleksi dan Solusi

Sebagai seorang magister yang sedang menempuh pendidikan di bidang PAI, refleksi atas tragedi ini menekankan pada pendekatan solusi yang terintegrasi dan sistematis sebagai berikut:

Pertama, integrasi kebijakan MBG dengan bantuan pendidikan berbasis kebutuhan. Program makan bergizi memang sangat penting untuk dilaksanakan mengingat banyaknya kasus gizi buruk yang menimpa anak-anak di Indonesia, akan tetapi perlu disertai dengan distribusi perlengkapan sekolah gratis juga bagi anak-anak yang terdampak miskin ekstrem. Kebijakan afirmatif berbasis data ini perlu terpadu dengan kesejahteraan sosial sehingga ini menjadi sebuah kunci solusi atas antisipasi dari tragedy di NTT tersebut.

Kedua, adanya penguatan basis data kemiskinan yang dinamis dan akurat. Sekolah dan Pemerintah daerah harus bermitra dalam memetakan kondisi ekonomi siswa secara menyeluruh dan berkala agar nantinya dapat dilakukan intervensi sebelum terjadi hal-hal yang nantinya tidak diinginkan.

Ketiga, terdapat fasilitas layanan konseling serta didorong psikososial di sekolah. Pendidikan tidak hanya melulu soal transfer ilmu, akan tetapi juga sebagai penguatan mengenai kesehatan mental siswa.

Keempat, perlu adanya reformulasi mengenai pemikiran pembangunan pendidikan di Indonesia. Merujuk pada konsep human capita Backer pada tahun 164 serta menggunakan pendekatan berbasis pembangunan manusia UNDP (2020), investasi pendidikan perlu bersifat holistic (Menggabungkan gizi, perlengkapan belajar, perlindungan sosial serta kesehatan mental yang berada pada satu kerangka kebijakan yang sistematis)

Penutup dan Harapan

Sebuah Fenomena Tragedi bunuh diri oleh siswa sekolah dasar di NTT menjadi peringatan keras bagi sistem perlindungan sosial Indonesia. Hal ini mengingatkan tentang kebutuhan dasar pendidikan gratis di Indonesia belum sepenuhnya terpenuhi. Dari Program Makan Bergizi Gratis memang merupakan sebuah pendekatan yang baik, akan tetapi tidak boleh berdiri sendiri akan tetapi memastikan setiap anak telah terpenuhi secara dasar kebutuhan sekolah seperti mendapat buku serta pena untuk membaca dan menulis.

Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat menjadi sebuah pelajaran agar dilaksanakan evaluasi pendidikan nasional. Adapun negara juga harus lebih hadir secara responsif kepada kemiskinan multidimensi. Pendidikan yang manusiawi tidak hanya sekedar tentang ilmu mengenyangkan perut, akan tetapi perlu keikutsertaan dalam melindungi dan menjaga harapan dan martabat anak-anak Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. Journal of Public Economics, 95(7–8), 476–487.

Becker, G. S. (1964). Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education. University of Chicago Press.

Durkheim, É. (1951). Suicide: A study in sociology (J. A. Spaulding & G. Simpson, Trans.). Free Press. (Original work published 1897)

Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). Economics of the public sector (4th ed.). W. W. Norton & Company.

United Nations Development Programme. (2020). Human development report 2020. UNDP.

Timur, B. P. S. P. N. T. (t.t.). Maret 2025, Kemiskinan NTT Turun Menjadi 18,60%—Berita dan Siaran Pers. Diambil 27 Februari 2026, dari https://ntt.bps.go.id/id/news/2025/07/25/674/maret-2025--kemiskinan-ntt-turun-menjadi-18-60-persen.html

WD, I. (2026, Februari 3). Sedih! Anak SD di NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku dan Pena. KABARBAIK.CO. https://kabarbaik.co/sedih-anak-sd-di-ntt-bunuh-diri-karena-tak-mampu-beli-buku-dan-pena/