Di tengah gempuran kemajuan teknologi dan informasi, masyarakat kontemporer justru menghadapi paradoks yang memprihatinkan: kemudahan akses pengetahuan tidak berbanding lurus dengan penguatan karakter. Ruang digital yang seharusnya memajukan peradaban, kerap berubah menjadi arena polarisasi, intoleransi, dan erosi etika publik. Gejala ini menunjukkan bahwa modernitas bisa saja berdampingan dengan disorientasi nilai.

Fenomena degradasi moral ini tercermin dalam melemahnya kepedulian sosial, pudarnya etika pergaulan, dan meningkatnya perilaku menyimpang. Kelompok remaja menjadi yang paling rentan, terjepit di tengah pergulatan identitas, penetrasi budaya global, dan lingkungan yang kurang mendukung internalisasi nilai-nilai luhur (Saffana & Subhi, 2023; Budiyono et al., 2022).

Dalam situasi ini, lembaga pendidikan seharusnya hadir sebagai benteng pertahanan moral. Namun, apakah institusi pendidikan kita masih mampu menjalankan peran fundamental tersebut, atau justru ikut terseret dalam arus masalah yang ada?

Sayangnya, banyak lembaga pendidikan kini terjebak dalam orientasi instrumental. Fokusnya sering kali tersedot pada pencapaian akademis semata, ranking, dan akreditasi, alih-alih pada pembangunan karakter. Pendidikan direduksi menjadi proses produksi yang mengejar efisiensi dan output terukur, sehingga dimensi moral dan spiritual terpinggirkan.

Padahal, Tilaar (2002) telah mengingatkan bahwa hakikat pendidikan tidak dapat direduksi sekadar menjadi instrumen penyedia keterampilan teknis yang mengikuti logika kebutuhan pasar. Pendidikan, menurutnya, merupakan proses pemanusiaan yang meniscayakan internalisasi nilai-nilai kemanusiaan, kebudayaan, dan keadaban secara mendalam. Dengan kata lain, pendidikan tidak hanya bertugas mencetak individu yang unggul secara akademik, tetapi juga membentuk pribadi yang berkarakter, memiliki integritas moral, serta menghayati tanggung jawab etis dalam kehidupan sosial.

Budaya digital semakin memperumit tantangan ini. Generasi muda kini banyak membentuk pandangan dunianya melalui algoritma media sosial dan konten viral, yang mendorong budaya instan, sensasional, dan kompetisi yang dangkal. Relasi digital seringkali hanya menawarkan "ilusi kedekatan" tanpa kedalaman, menghambat proses internalisasi nilai yang membutuhkan dialog otentik dan keteladanan nyata. Dalam konteks ini, interaksi digital sering menghadirkan pengalaman kedekatan yang semu. Turkle (2011) menyebut fenomena tersebut sebagai the illusion of companionship without the demands of friendship, sebuah “ilusi kedekatan” yang pada kenyataannya minim kedalaman emosional dan autentisitas relasional.

Krisis keteladanan adalah masalah lain yang krusial. Di ruang publik, figur-figur yang seharusnya menjadi panutan justru kerap mempertontonkan perilaku kontra-etis, dari ujaran kebencian hingga korupsi. Padahal, dalam tradisi pendidikan, nilai paling efektif diajarkan melalui teladan (uswah hasanah), bukan sekadar kata-kata. Freire (2005) menyebut fenomena tersebut sebagai bentuk “dehumanisasi”, yakni situasi ketika manusia tercerabut dari nilai-nilai kemanusiaannya akibat relasi kuasa yang menindas, struktur sosial yang tidak adil, serta reproduksi budaya yang merusak. Dalam kerangka pemikiran Freire, dehumanisasi bukan sekadar kemerosotan moral, tetapi juga tanda bahwa pendidikan kehilangan dimensi pembebasannya, dimensi yang semestinya membentuk manusia agar mampu berpikir kritis, berperilaku etis, dan terlibat aktif dalam transformasi sosial.

Tekanan sistem sosial-ekonomi yang materialistis juga turut membentuk lingkungan yang tidak bersahabat bagi pertumbuhan moral. Ketika kesuksesan hanya diukur dari akumulasi materi dan prestise, nilai-nilai seperti integritas, empati, dan keadilan menjadi sekunder. Degradasi moral pun tidak lagi sekadar persoalan individu, melainkan juga buah dari sistem yang keliru.

 Lalu, apa yang dapat dilakukan? Solusi mendesaknya adalah rekonstruksi pendidikan berbasis nilai. Kurikulum harus dirancang ulang untuk menempatkan pendidikan karakter yang berakar pada nilai kemanusiaan dan transendental sebagai inti, bukan pelengkap. Tujuannya adalah membentuk pribadi utuh yang berintegritas.

Selain itu, sekolah dan kampus harus aktif membangun ruang dialog etis. Diskusi kritis tentang etika digital, literasi moral, dan tanggung jawab sosial perlu diciptakan secara sistematis. Internaliasi nilai membutuhkan proses partisipatif dan reflektif, bukan instruksi satu arah.

Yang tak kalah penting adalah menghidupkan keteladanan profetik di kalangan pendidik. Seorang guru idealnya merepresentasikan kepemimpinan yang memanusiakan (humanisasi), membebaskan pikiran (liberasi), dan mengaitkan ilmu dengan spiritualitas (transendensi). Keteladanan inilah yang akan memberikan pengaruh paling dalam bagi peserta didik.

Pada akhirnya, mengatasi degradasi moral bukanlah tugas lembaga pendidikan saja. Dibutuhkan kolaborasi sinergis antara tiga pilar: keluarga sebagai fondasi utama penanaman nilai, sekolah sebagai penguat dan pematangan yang sistematis, dan masyarakat sebagai ruang aktualisasi dan ujian nilai-nilai tersebut.

Dengan demikian, harapan untuk membangun masyarakat yang beradab dan bermartabat tetap ada. Kuncinya terletak pada komitmen kolektif untuk merevitalisasi ekosistem moral kita, meneguhkan keteladanan, dan menjadikan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia secara utuh. Hanya dengan sinergi itu, ketahanan moral bangsa dapat dibangun untuk menghadapi kompleksitas zaman.

Daftar Pustaka

Budiyono, F., Bahri, S., & Sama. (2022). Analysis of Moral Crisis in Elementary School in the Millennial Era. Edumaspul Journal, 6(2), 3114–3118.

Freire, P. (2005). Pedagogy of the Oppressed. New York: Continuum.

Saffana, N. K., & Subhi, M. R. 2023. “Degradasi Moral Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Agama Islam”. Muaddib:  Jurnal Pendidikan Agama Islam2 (1): 65–73.

Tilaar, H. A. R. (2002). Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia. Jakarta: Grasindo (Gramedia Widiasarana Indonesia).

Turkle, S. (2011). Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other. New York: Basic Books.

Sidang Paripurna HMPS Periode 2024–2025 yang diselenggarakan di SMP Islam Al-Hasyimi Kedungwuni resmi menetapkan Zamrudin Ruwais, mahasiswa angkatan 2024, sebagai Mandataris Ketua Umum HMPS Pendidikan Agama Islam (PAI) UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan untuk periode 2026. Penetapan ini berlangsung setelah proses persidangan yang demokratis, terbuka, dan mengedepankan musyawarah mufakat.

Pemilihan tersebut menandai tonggak penting bagi regenerasi kepemimpinan organisasi mahasiswa PAI. Zamrudin Ruwais terpilih untuk melanjutkan estafet kepemimpinan menggantikan Sabilus Zaman, yang dinilai berhasil menjaga stabilitas program kerja serta memperkuat sinergi antara pengurus, mahasiswa, dan pihak program studi.

Banjir bandang di Sumatra dan Aceh bukan sekadar bencana alam. Peristiwa ini adalah cermin kegagalan sistemik. Hujan deras memang pemicu, tetapi akar masalahnya adalah deforestasi, alih fungsi lahan, dan eksploitasi sumber daya yang tak terkendali. Jika ditarik ke sumbernya, hal ini bisa berakar dari sistem pendidikan kita. Yang ditakutkan dalam sistem pendidikan, justru melahirkan generasi yang mahir menghitung keuntungan ekonomi, tetapi buta akan hubungan antara kerusakan hutan dengan banjir yang menghancurkan ribuan rumah, fasilitas umum, hingga hilangnya nyawa. Langkah yang disarankan adalah menggabungkan kesadaran lingkungan ke dalam setiap mata pelajaran dan aktivitas sekolah untuk membangun ketangguhan ekologis. 

Kurikulum saat ini masih terjebak dalam logika lama, perlu adanya inovasi dalam kepekaan lingkungan. Pelajaran ekonomi mengagungkan pertumbuhan PDB tanpa membahas biaya ekologis: alih fungsi hutan di Sumatra untuk perkebunan monokultur (sawit) atau pertambangan meningkatkan pendapatan daerah, tetapi menghilangkan penyangga alami yang menyerap air hujan. Akibatnya, ketika hujan deras datang, tanah gundul tak mampu menahan air, dan banjir pun meluluhlantakkan Aceh dan Sumatra.  Sains pun diajarkan secara teoritis: siswa menghafal siklus air, tetapi tidak diajak melihat bagaimana penebangan liar atau pembiasaan pembuangan sampah di hulu Sungai mengancam keselamatan warga di hilir. Tanpa pemahaman sebab-akibat ini, lulusan kita akan terus menjadi bagian dari masalah, bukan solusi. 

Langkah ini dimulai dari kelas. Dalam matematika, siswa bisa menghitung berapa hektar hutan yang perlu dipulihkan untuk mengurangi risiko banjir di wilayah mereka, atau menganalisis data curah hujan dan alih fungsi lahan  selama 10 tahun terakhir. Pelajaran sejarah perlu mengupas kasus seperti banjir besar yang sudah terjadi menelusuri akar ekologisnya bagaimana keserakahan ekonomi menggerus hutan lindung.

Transformasi kurikulum harus diiringi aksi nyata di lingkungan sekolah. Di daerah rawan banjir, sekolah bisa mengubah halaman menjadi biopori dan taman resapan untuk menyerap air hujan. Program daur ulang sampah juga vital: limbah plastik yang menyumbat selokan adalah penyebab utama banjir di perkotaan. Siswa dilibatkan langsung dari memilah sampah hingga mengomposkan sisa makanan sehingga mereka memahami bahwa tindakan kecil mereka bisa berdampak besar.

Tujuan akhir adalah melahirkan generasi yang mengukur kesuksesan bukan hanya dari uang, tetapi dari kemampuan menjaga alam. Generasi yang mempunyai kecerdasan lingkungan. Seorang calon birokrat harus pahami bahwa menyetujui izin tambang di kawasan hutan lindung  berarti mengorbankan keselamatan ribuan warga. Seorang calon pengusaha perlu tahu bahwa bisnisnya bisa berkelanjutan jika mengadopsi praktik ramah lingkungan. Dengan Edu-Ekologi, kita menanamkan prinsip: profit sejati adalah ketika ekosistem tetap utuh

Banjir di Sumatra dan Aceh adalah peringatan keras. Jika pendidikan masih mengabaikan keterkaitan antara manusia dan alam, bencana akan berulang. Sekolah harus menjadi garda terdepan: mengajarkan anak bukan hanya cara menghitung laba, tetapi juga cara menghitung jejak air water footprint dari setiap keputusan mereka. Langkah Hijau di meja sekolah adalah investasi untuk menghemat triliunan rupiah yang selama ini habis untuk tanggap darurat bencana. Dengan Semangat Edu-Ekologi, kita bisa memastikan bahwa hari ini, di kelas-kelas di Indonesia, sedang lahir generasi yang tak hanya bisa membaca buku, tetapi juga pandai membaca tanda-tanda alam sekitar.

Daftar Pustaka

Ahmad, Maghfur. Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Deopn Ekologi Manusia. Forum Tarbiyah. Vol. 8, No. 1, Juni 2010

Temuan Terkini soal Pembalakan Liar di Hutan Sumatra Penyebab Banjir CNN Indonesia. Senin, 08 Des 2025 09:06 WIB