Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi momentum penting untuk merefleksikan warisan pemikirannya, terutama dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI). Gus Dur dikenal karena sikapnya yang berseberangan dengan interpretasi keagamaan arus utama, yang tampak mencolok dalam pembelaannya terhadap Ahmadiyah dan Inul Daratista. Kedua kasus ini mewakili benturan antara penafsiran  agama yang normatif-legalistik yang sering mendominasi kurikulum PAI dengan realitas kemanusiaan dan hak-hak sipil. Dari situasi inilah, terlihat bahwa Gus Dur memposisikan diri tidak sekadar secara politis, melainkan melalui kerangka penafsiran yang mendalam, yang seharusnya menjadi bahan kajian esensial dalam PAI. Hal ini selaras dengan kesaksian sahabat karibnya, Gus Mus dalam Haul Gusdur ke 16 Bulan Desember ini,  bahwa Gus Dur adalah sosok yang telah 'selesai dengan urusan pribadinya', karena telah selesai dengan kepentingan ego dan personalnya, setiap langkah Gus Dur termasuk yang kontroversial menjadi murni manifestasi dari nilai-nilai agama yang ia yakini, yang seharusnya menjadi bahan kajian esensial dalam PAI.

Secara umum, sikap Gus Dur sering disederhanakan hanya sebagai toleransi pasif. Namun, hal ini belum menangkap akar masalahnya, krisis penafsiran teologis yang juga merambah ke dalam materi PAI. Moqsith Ghazali, pegiat The Wahid Institute menilai Gus Dur menafsirkan ulang ushul fikih tidak sebatas alat seleksi yang sangat normatif, memandulkan kreativitas, melainkan mencari paralelisme menghubungkan dalam konteks kekinian selaras bagi masyarakat Indonesia yang plural. sebuah gambaran yang dapat merefleksikan hasil PAI yang terlalu berfokus pada bentuk hukum daripada substansi etis. Oleh karena itu, muncul pertanyaan mendasar: Bagaimana kerangka penafsiran Gus Dur dapat diadopsi sebagai basis pedagogis untuk merekonstruksi PAI agar tidak terjebak dalam paradigma teosentris-legalistik?

Rekonsiliasi PAI dengan nilai-nilai kontemporer harus dimulai dengan mengadopsi kerangka Teologis Humanis ala Gus Dur. Pendekatan Teologis Humanis ini memprioritaskan ajaran fundamental Tauhid dan Keadilan (al-'Adl) sebagai tujuan spiritual tertinggi, memposisikan etika kemanusiaan di atas interpretasi fikih formalistik. PAI dapat menerjemahkan perintah agama mempertimbangkan etika perlindungan hak kemanusiaan, sekaligus menggeser paradigma pendidikan dari teosentris legalistik menuju antroposentris etis yang inklusif.

Keterperangkapan Akar Metodologis Kurikulum PAI

Hasim dalam penelitianya menemukan bahwa adanya nilai radikalisme dalam materi pembelajaran pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar. Nilai radikal yang dapat mempengaruhi sikap siswa yaitu sikap militansi keagamaan, yang didorong oleh ajaran jihad dan anti terhadap kelompok/penganut agama lain. Hal senada juga diungkap oleh fahlepy dalam konten materi ajar Tarikh/SKI (Sejarah Kebudayaan Islam) menemukan kelemahan signifikan dalam aspek linguistik termasuk ketidakkonsistenan dalam terminologi dan struktur kalimat, dimana dapat memengaruhi pemahaman siswa. Temuan tersebut memiliki kecenderungan legalistik, dan juga menyempitkan makna ajaran Islam dalam ranah sosial.

Dalam pembelajaran PAI fikih jihad kerap ditekankan sebatas peperangan, menghilangkan dimensi etis dan spiritualnya, belum lagi dilihat dari sisi historis sebagai langkah reaksi jalur akhir. Artinya jihad akbar dengan melawan hawa nafsu atau jihad melawan kemiskinan kurang disajikan dalam bentuk materi ajar. Demikian pula dalam pembelajaran SKI disajikan melalui terminologi terbatas dan mengarah pada politik praktis, berfokus pada narasi kekuasaan politik dan kejayaan dinasti, bukan pada kontribusi peradaban Islam terhadap ilmu pengetahuan dan kemanusiaan universal. Penyempitan ini ditentang oleh Gus Dur karena ia menghasilkan generasi yang memandang Islam sebagai ideologi politik kekuasaan, bukan sebagai agama etik dan peradaban.

Dalam acaara Haul Gus Dur ke 15, Yeny Wahid mengutip prinsip yang sering dipegang Gus Dur yaitu Tasharruf al-Imam ala ar-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah. artinya kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kemaslahatan yang ada di masyarakat. Gus Dur melihat kemaslahatan secara luas sebagai keadilan sosial dan kemanusiaan universal. Oleh karena itu, tindakan Gus Dur dalam membela Ahmadiyah dan Inul adalah upaya teologis humanis untuk menerjemahkan perintah agama dalam bingkai etika dan perlindungan kemanusiaan. Bukankah makna ketauhidan dan keadilan sebagai tujuan spiritual tertinggi, diatas interpretasi fikih dengan kebenaran tunggalnya. Dengan ini pembelajaran PAI tidak mengajarkan siswa untuk melihat kemanusiaan sebagai tujuan tertinggi dari syariat. Oleh karena itu, rekonstruksi kurikulum PAI melalui kacamata Teologis Humanis menjadi sebuah urgensi metodologis dan etis untuk mengatasi krisis intelektual dan eksklusivitas yang telah lama mengakar dalam pendidikan agama.

Materi pembelajaran PAI harus menyeimbangkan dengan etika subtansi, siswa diajarkan tidak hanya mengetahui hukum, melainkan memahami tujuan luhur dibalik hukum tersebut. Bila keterperangkungan dalam legalisme teosentris ini terus berlanjut maka menghasilkan lulusan yang berwawasan kurang adaptif terhadap tuntutan peradaban modern, sebagaimana penafsiran terminologi yang memecah belah, seperti kafir dan murtad, yang sering diajarkan secara harfiah tanpa konteks kemanusiaan dan pluralitas masyarakat. Gus Dur memperjuangkan interpretasi Islam yang substantif dan humanistik yang memprioritaskan kesejahteraan masyarakat yang terpinggirkan melalui keadilan sosial dan teologi pembebasan

Pilar Teologis Humanis Gus Dur sebagai Dasar Rekontruksi PAI

Mengingat adanya krisis teosentris-legalistik dalam PAI, rekonstruksi kurikulum PAI harus berlandaskan pilar-pilar teologis humanis Gus Dur. Pilar-pilar ini, yang memprioritaskan etika di atas hukum formal, berfungsi sebagai sumber materi ajar yang substantif dan inklusif. Rekonstruksi ini tidak berarti meninggalkan ajaran Islam, melainkan mengembalikannya pada substansi ajaran fundamental seperti tauhid, keadilan, dan maqashid syar'iyah, yang kemudian diterjemahkan menjadi etika kemanusiaan.

Pilar pertama rekonstruksi kurikulum PAI adalah menjadikan prinsip keadilan (al-'Adl) sebagai tujuan spiritual tertinggi dan manifestasi utama Tauhid. Dalam pembalajaran PAI selain mengajarkan Tauhid sebagai pengakuan keesaan Tuhan, namun juga sebagai kewajiban aktif untuk menegakkan keadilan sosial bagi seluruh manusia, tanpa memandang ras atau agama. Quraish Syihab, mufasir Qur’an Indonesia pada malam tahlil akbar dan peringatan 1000 hari wafatnya Gus Dur mengungkapkan, pemikiran pluralisme Gus Dur yang sangat menghargai perbedaan, membela kaum minoritas, berpihak kepada yang tertindas merupakan lahir dari pemikiran jernih, kepedulian, dan juga dasar kitab suci Alquran dan juga hadist.

Dalam materi akidah, hal ini berarti memperluas fokus dari aspek legalistik verbal Tauhid menjadi aspek etis sosialnya. PAI harus mengajarkan bahwa keimanan sejati teruji tidak hanya di dalam salat, tetapi juga di lapangan sosial, yaitu dalam keberanian membela hak minoritas dan melawan diskriminasi, sebagaimana dicontohkan oleh Gus Dur. Dalam pembelajaran fikih diperluas dalam konteks fikih sosial, dimana siswa tidak hanya diajarkan tata cara sah dan batalnya ibadah, melainkan juga berorientasi pada kemaslahatan public sebagaimana PAI menekankan etika anti korupsi dan keadilan ekonomi sebagai kewajiban fikih yang mendasar. Begitu juga dalam Sejarah Kebudayaan islam yang cenderung menampilkan narasi politik kejayaaan, ekspansi wilayah, kekuasaan dan konflik, dikembangkan dalam pembelajaran, bagaimana Islam telah menjadi sumber peradaban,

Pilar kedua adalah reinterpretasi Maqashid Syar'iyah yaitu tujuan hukum islam yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang merupakan esensi dari etika kemanusiaan. Ridwan dalam disertasinya yang berjudul Konsep Kebebasan Beragama Abdurrahman Wahid Dalam Perspektif Etika dan Kontribusinya Bagi Pembangunan Perdamaian di Indonesia, menilai perspektif Gus Dur, hifdz al-din (memelihara agama) sebagai kewajiban memelihara kebebasan beragama bagi setiap individu, hifdz al-aql (memelihara akal) diterjemahkan sebagai kebebasan berpikir, pemeliharaan atas kecerdasan akal. Begitu juga hifdzu al-nafs (memelihara jiwa) dimaknai sebagai keselamatan fisik warga dari tindakan badani di luar ketentuan hukum.

Mungkin inilah Islam Kosmopolit atau Pribumisasi Islam yang diperkenalkan Gus Dur melalui karya tulisnya. Dalam istilah Prof. Dr. Komaruddin Hidayat sering menyebut pendekatan ini sebagai "Islam Substantif," yaitu mendahulukan makna etis di atas bentuk formalnya. Artinya implikasi dalam kurikulum PAI maqashid harus diajarkan secara kontekstual dan humanis, siswa diajak untuk melihat hukum Islam sebagai mekanisme perlindungan hak, bukan pembatasan kebebasan. Hal ini berarti mengembangkan pola pengajaran yang tidak sebatas ‘apa hukumnya’ tetapi memperluas cakupan ‘apa tujuan dan manfaat bagi kemanusiaan’, sebagaimana topik zakat dari hukum menuju filantropi islam. Begitu juga dalam SKI dimana Piagam Madinah tidak hanya catatan Sejarah perpindahan Nabi atau pembentukan Negara, melainkan memperluas menyoroti sebagai konstitusi hak asasi manusia pertama yang menjamin kesetaraan warga negara (Muwathinun).

Pilar ketiga adalah mengintegrasikan Fikih Sosial menjadi materi pelajaran etika hukum dalam PAI. Artinya materi fikih dikembangkan menjadi etika hukum yang bersifat transformative sosial. Teringat rekonsiliasi budaya yang dilakukan oleh Gus Dur dengan mengizinkan kembali perayaan Imlek secara terbuka. Bukankah hal ini menggambarkan bagaimana kacamata Gus Dur berbicara bahwa islam hadir tidak untuk menghapus budaya melainkan memberikan rasa adil, dimana dalam masyarakat plural pelarangan merupakan bentuk mafsadah kerusakan sosial.

Dalam pembelajaran PAI seperti mata pelajaran fikih zakat atau haji, siswa tidak hanya belajar tata cara zakat atau haji, tetapi belajar tentang hak-hak sipil, etika bernegara, dan perlindungan terhadap kaum marjinal (mustad'afin). Fikih diajarkan sebagai alat untuk menganalisis masalah sosial (kemiskinan, korupsi, ketidakadilan gender), tidak memisahkan antara kesalehan ritual (ibadah) dan kesalehan sosial (muamalah). Dalam ibadah sholat tidak sekedar menunaikan kewajiban atau bentuk pedekatan kepada Tuhan, namun juga mekanisme mencegah perbuatan keji dan mungkar, misalnya dengan tidak mendiamkan tetangga yang kelaparan, atau kekurangan. Begitu juga dalam ranah fikih lingkungan, bagaimana merusak alam adalah dosa sosial karena menghancurkan hak generasi mendatang untuk hidup layak, sehingga menanam pohon, membersihkan selokan, merupakan  menjaga kebersihan bagian dari iman.

Pergeseran Paradigma sebagai Urgensi Peradaban

Pada akhirnya, pergeseran dari paradigma Teosentris Legalistik menuju Antroposentris Etis bukan sekadar pilihan teologis, melainkan tuntutan zaman agar Islam tetap relevan sebagai pemandu moral di tengah pluralitas masyarakat Indonesia. Warisan pemikiran Gus Dur memberikan fondasi pedagogis yang kokoh bahwa syariat diturunkan untuk manusia, bukan manusia untuk syariat. Rekonstruksi kurikulum PAI adalah jalan satu-satunya untuk memastikan bahwa agama hadir sebagai solusi bagi kemanusiaan, bukan sebagai beban atau alat diskriminasi politik kekuasaan.